Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) bertekad mewujudkan cadangan pangan masyarakat sebesar 807 ton (setara gabah kering giling) untuk mengatasi kekurangan pangan untuk tiap tahunnya..
Kepala BKPP Provinsi Banten Agus M. Tauchid di Serang, Kamis, mengatakan sasaran ketahanan pangan yang sudah tertera pada RPJMD Banten 2012-2017 itu juga mewujudkan cadangan pemerintah Provinsi Banten 200 ton (setara beras), dan cadangan pangan pemerintah di delapan kabupaten/kota 100 ton (setara beras).
Agus mengatakan sasaran lain yang dipertahankan adalah ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi juga sudah merencanakan agar berkurangnya daerah rawan pangan di delapan kabupaten/kota (52 kecamatan).
Pada program ketahanan pangan juga menetapkan stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen.
Dari kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat, Agus mengatakan akan diciptakan 48 gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan 38 lumbung pangan tahun 2017.
Pemprov Banten juga akan meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 96 pada tahun 2017.
Disisi lain, kata Agus, Provinsi Banten masih memiliki "PR" banyaknya wilayah yang masuk kategori rentan pangan.
"Masalah paling mendasar di wilayah-wilayah rentan pangan itu diantaranya fasilitas dan akses listrik bagi rumah tangga masih kurang, terbatasnya akses air bersih, mayoritas rumah tangga tidak mempunyai akses terhadap air bersih dan air minum yang layak sehingga perlu mendapatkan prioritas air bersih.
Selain itu, kata Agus, kurangnya akses terhadap infrastruktur yang menyebabkan kemiskinan khususnya infrastruktur jalan yang menyebabkan tingkat per harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen rendah akibat tingginya transportasi.